Materai Baru 2021 tema Ornamen Nusantara
in ,

Tentang Pajak, Pulsa dan Materai Baru 2021, Jangan Salah!

KEMENKEU (Kementerian Keuangan) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluruskan isi PMK / Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) beserta Pajak Penghasilan Atas Penyerahan Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucher.

Dikutip dari CNN Indonesia, Mereka menyatakan Beleid tak berisi soal ketentuan baru mengenai pemungutan PPN atas pulsa, kartu perdana, token dan voucher.

Sebagai informasi awal bahwa, PMK yang disetujui oleh Ibu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Nomor 3 Tahun 2021 adalah mengatur tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penghasilan Atas Penyerahan Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucher.

Dalam Pasal 13 ayat 1 Beleid yang diteken Ibu Sri Mulyani pada 22 Januari 2021 lalu tersebut diatur soal pungutan PPN bagi pulsa dan kartu perdana. Besaran PPN itu dihitung dengan mengalikan tarif PPn 10 persen dengan dasar pengenaan pajak.

Penjelasan Dirjen Pajak

“Pulsa itu selama ini sudah terutang PPN. Jadi bukan hal yang baru. Jasa telekomunikasi itu kita dapat PPN dari situ besar, loh. Dari Telkomsel, Indosat dan lain-lain. Itu sudah masuk (PPN-nya),” tutur Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama saat dihubungi CNN Indonesia .com Jumat (29/1).

“Sekarang ini dengan ada PMK itu, jalur pengenaan PPN-nya itu hanya dibatasi sampai dengan distributor tingkat 2, jadi pengecer tidak tarik PPN dari konsumen” tuturnya.

Adapun dalam Pasal 13 ayat 2 disebutkan dasar pengenaan pajak adalah harga jual yang besarannya sama dengan nilai pembayaran yang ditagih oleh pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi atau penyelenggara distribusi.

Peraturan tersebut berlaku mulai 1 Februari 2021 ini. Yoga menilai telah terjadi kesalahan interpretasi atas penerbitan PMK itu.

Menurutnya, aturan tersebut diterbitkan untuk memberikan kemudahan bagi pengusaha kena pajak (PKP) yang menjadi pengecer pulsa. Sebab mereka tak perlu lagi memungut PPN dari konsumen.

Distributor tingkat dua tersebut, jelas Yoga, adalah pembeli pulsa dari pedagang besar atau distributor tingkat pertama yang pelanggannya adalah pengecer.

“Jadi ini kan ada banyak jalur nih. Dari perusahaan telekomunikasi yang memproduksi pulsa, kemudian ke distributor utama atau distributor besar misalnya.Selanjutnya, baru ke distributor tingkat dua, pengecer baru sampai ke Konsumen. Selama ini aturan setiap rantai itu harus memungut PPN,” tegasnya.

Sumber : CNN

Sementara Itu Soal Materai Baru

Untuk pertama kalinya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkenalkan meterai tempel baru sebagai pengganti meterai tempel lama desain tahun 2014, Jumat (28/1). Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan meterai tempel bertarif Rp 10.000 tersebut sudah bisa diperoleh masyarakat di kantor pos seluruh Indonesia.

Yoga menyampaikan, ciri umum materai Rp 10.000 terdapat gambar lambang negara Garuda Pancasila, angka “Rp 10000” dan tulisan “Sepuluh Ribu Rupiah” yang menunjukkan tarif bea meterai, teks mikro modulasi “Indonesia”, blok ornamen khas Indonesia, dan seterusnya.

Sedangkan ciri khususnya adalah warna meterai didominasi merah muda, serat berwarna merah dan kuning yang tampak pada kertas, garis hologram sekuriti berbentuk persegi panjang yang memuat gambar lambang negara Garuda Pancasila, gambar bintang, logo Kementerian Keuangan, serta tulisan “DJP” dan sebagainya.

Materai Baru tema Ornamen Nusantara

Yoga bilang desain meterai tempel baru mengusung tema Ornamen Nusantara. Tema ini dipilih untuk mewakili semangat menularkan rasa bangga atas kekayaan yang dimiliki Indonesia dan semangat nasionalisme.

Adapun, terkait stok meterai tempel edisi 2014 yang masih tersisa, Yoga bilang masyarakat masih dapat menggunakannya sampai dengan 31 Desember 2021 dengan nilai paling sedikit Rp 9.000,00. Caranya dengan membubuhkan tiga meterai masing-masing senilai Rp 3.000,00, dua meterai masing-masing Rp 6.000,00, atau meterai Rp 3.000,00 dan Rp 6.000,00 pada dokumen.

“DJP mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada akan meterai tempel palsu dan meterai tempel bekas pakai (rekondisi). Masyarakat diimbau untuk meneliti kualitas dan memperoleh meterai tempel dari penjual yang terpercaya,” kata Yoga dalam keterangan resminya yang diterima Kontan.co.id, Kamis (28/1).

Untuk ketentuan dan pengaturan lebih lengkap, terkait aturan bea meterai Rp 10.000 otoritas telah mengaturnya dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4/PMK.03/2021.

Sumber : Kontan

Terima Kasih telah berkunjung ke : https://kampus.politik.us – Kami selalu Berusaha sajikaan berita Terbaik dari berbagai Sumber Terpercaya dan Up to Date. Agar Melek Politik, Berita Penting terbaru dan kondisi terkini.

INFO MENARIK

Ningsih Tinampi Youtuber

Bagaimana cara merawat tangki mobil

Toyota Raize dan Daihatsu Rocky Hybrid, Jadi Mobil Terlaris di Jepang ?